Indonesia sebagai negara yang berdaulat memerlukan adanya lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun berbagai kebijakan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. Lembaga-lembaga negara ini berfungsi sebagai pengambil kebijakan, pengawas, dan pelaksana kebijakan-kebijakan negara.
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang pembentukan undang-undang. DPR juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pemerintahan dan menyusun anggaran negara.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan lembaga negara yang mewakili daerah dan berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang otonomi daerah. DPD juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan memberikan saran dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.
3. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK)
Dewas KPK merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mengontrol kinerja KPK dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Dewas KPK juga mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan masukan terkait kebijakan KPK dalam pemberantasan korupsi.
4. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang sebagai pengadilan konstitusi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan UUD 1945. MK juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum. KPU juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemilihan umum.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Bawaslu merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mengontrol jalannya pemilihan umum. Bawaslu juga mempunyai tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemilihan umum dan memberikan sanksi terhadap pelanggar pemilihan umum.
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK juga mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan keuangan negara.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan masukan terkait kebijakan negara dalam bidang hak asasi manusia.
9. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
BRTI merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang regulasi telekomunikasi. BRTI juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya industri telekomunikasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam industri telekomunikasi.
10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang jasa keuangan. OJK juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya industri jasa keuangan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam industri jasa keuangan.
11. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)
Komnas PA merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Komnas PA juga mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan masukan terkait kebijakan negara dalam bidang perlindungan anak.
12. Komisi Pemberantasan Diskriminasi Ras dan Etnis (Kopidet)
Kopidet merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan dan pemberantasan terhadap diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Kopidet juga mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan masukan terkait kebijakan negara dalam bidang pemberantasan diskriminasi ras dan etnis.
13. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
BMKG merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya situasi cuaca dan bencana alam di Indonesia.
14. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
LIPI merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. LIPI juga mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan masukan terkait kebijakan negara dalam bidang ilmu pengetahuan.
15. Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertahanan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan negara. Kementerian Pertahanan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya situasi keamanan dan pertahanan negara.
16. Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang hubungan internasional. Kementerian Luar Negeri juga mempunyai tugas dan wewenang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
17. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya sistem pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.
18. Kementerian Agama
Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang agama. Kementerian Agama juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya kegiatan keagamaan di Indonesia.
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat di Indonesia.
20. Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya sistem kesehatan di Indonesia.
21. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia.
22. Kementerian Perindustrian
Kementerian Perindustrian merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang industri. Kementerian Perindustrian juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya industri di Indonesia.
23. Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang perdagangan. Kementerian Perdagangan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya perdagangan di Indonesia.
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya industri kelautan dan perikanan di Indonesia.
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang agraria dan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya pengelolaan tanah dan tata ruang di Indonesia.
27. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya sistem komunikasi dan informatika di Indonesia.
28. Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang transportasi dan logistik. Kementerian Perhubungan juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya transportasi dan logistik di Indonesia.
29. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga negara yang berwenang menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya industri pariwisata dan ekonom
