Pada tanggal 28 Mei 1945, sidang ke-2 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diadakan di Gedung Jawa Hokokai, Jakarta. Sidang tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia karena pada saat itu dibahas mengenai rancangan dasar negara yang nantinya akan menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka.
Sejarah Singkat BPUPKI
BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang yang saat itu masih menguasai Indonesia. Tujuan didirikannya BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada akhir Perang Dunia II.
Pada awalnya, BPUPKI terdiri dari 62 orang anggota yang berasal dari berbagai kalangan, seperti tokoh nasionalis, agamawan, dan perwakilan dari daerah-daerah di Indonesia. Presiden BPUPKI saat itu adalah Dr. Radjiman Wediodiningrat, sedangkan Wakil Presiden adalah Mohammad Hatta.
Usulan Rancangan Dasar Negara
Pada sidang ke-2 BPUPKI yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945, dibahas mengenai rancangan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka. Rancangan tersebut disusun oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang anggota BPUPKI yang dipilih oleh Presiden dan Wakil Presiden.
Rancangan dasar negara tersebut kemudian dibacakan oleh Soepomo, salah satu anggota panitia sembilan. Dalam rancangan tersebut, terdapat empat asas negara yang menjadi landasan bagi negara Indonesia, yaitu:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Rancangan dasar negara tersebut kemudian dibahas dan disepakati oleh para anggota BPUPKI. Setelah itu, rancangan tersebut diajukan ke PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.
Pentingnya Rancangan Dasar Negara
Rancangan dasar negara yang disusun pada sidang BPUPKI menjadi penting karena menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam rancangan tersebut, terdapat asas-asas negara yang menjadi pedoman bagi negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Asas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi penting karena Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan. Dalam asas ini, diakui bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Asas kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi penting karena menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan perlu diperlakukan dengan adil. Asas ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai martabat manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi.
Asas persatuan Indonesia menjadi penting karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dalam asas ini, diakui bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu dan tidak terpecah-belah oleh perbedaan.
Terakhir, asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi penting karena menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berserikat.
Kesimpulan
Sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 menjadi momen penting bagi Indonesia karena dibahas mengenai rancangan dasar negara yang nantinya akan menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka. Rancangan tersebut disusun oleh Panitia Sembilan dan terdiri dari empat asas negara yang menjadi pedoman bagi Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Asas-asas negara tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, menghargai martabat manusia, bersatu, dan menjunjung tinggi demokrasi. Rancangan dasar negara yang disusun pada sidang BPUPKI kemudian menjadi dasar bagi UUD 1945, yang hingga saat ini masih menjadi dasar negara Indonesia.
