Jumlah negara yang menjadi anggota Uni Eropa (UE) sekarang ini sebanyak 27 negara. Namun, sepanjang sejarah UE, beberapa negara pernah ditangguhkan keanggotaannya. Apa saja negara-negara tersebut? Berikut penjelasannya.
1. Yunani
Pada tahun 2015, Yunani ditangguhkan keanggotaannya dalam UE karena masalah ekonomi yang cukup serius. Pada saat itu, Yunani mengalami krisis utang yang besar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya dalam UE.
Sebagai sanksi, UE menangguhkan hak suara Yunani dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Yunani masih dianggap sebagai anggota UE.
2. Polandia
Pada tahun 2017, Polandia mendapat sanksi dari UE karena adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan ini terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Polandia pada sistem kehakiman negara tersebut.
UE menangguhkan hak suara Polandia dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Polandia masih dianggap sebagai anggota UE.
3. Hungaria
Pada tahun 2019, Hungaria mendapat sanksi dari UE karena adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan ini terkait dengan perlakuan negara tersebut terhadap para pengungsi dan migran yang masuk ke Hungaria.
UE menangguhkan hak suara Hungaria dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Hungaria masih dianggap sebagai anggota UE.
4. Inggris
Pada tahun 2020, Inggris resmi keluar dari UE setelah melalui proses Brexit. Namun, sebelum keluar, Inggris sempat ditangguhkan keanggotaannya dalam UE pada tahun 2019 karena masalah Brexit yang belum selesai.
UE menangguhkan hak suara Inggris dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Inggris masih dianggap sebagai anggota UE hingga keluar pada tahun 2020.
5. Rusia
Rusia bukanlah negara anggota UE, tetapi pada tahun 2014, UE melakukan sanksi terhadap Rusia karena adanya konflik di Ukraina. Sanksi ini terkait dengan pembatasan perdagangan antara UE dan Rusia serta pembatasan akses Rusia ke pasar keuangan UE.
Sanksi UE terhadap Rusia masih berlaku hingga sekarang.
6. Turki
Turki bukanlah negara anggota UE, tetapi pada tahun 2016, negara tersebut mengalami kudeta militer yang hampir berhasil. Setelah kudeta tersebut, pemerintah Turki melakukan berbagai tindakan kontroversial terhadap oposisi dan media yang kritis terhadap pemerintah.
UE memutuskan untuk menangguhkan beberapa negosiasi keanggotaan Turki dalam UE sebagai sanksi atas tindakan pemerintah Turki tersebut.
7. Islandia
Islandia bukanlah negara anggota UE, tetapi pada tahun 2015, Islandia mengajukan permohonan keanggotaan dalam UE. Namun, pada tahun 2016, pemerintah Islandia membatalkan permohonan tersebut karena adanya tekanan dari masyarakat yang tidak ingin bergabung dengan UE.
Sejak saat itu, Islandia tidak lagi menjadi negara kandidat keanggotaan dalam UE.
8. Kroasia
Kroasia merupakan negara anggota UE sejak tahun 2013. Namun, pada tahun 2014, Kroasia ditangguhkan keanggotaannya dalam UE karena masalah korupsi yang dihadapi oleh pemerintah Kroasia.
UE menangguhkan hak suara Kroasia dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Kroasia masih dianggap sebagai anggota UE.
9. Rumania
Rumania merupakan negara anggota UE sejak tahun 2007. Namun, pada tahun 2019, Rumania mendapat sanksi dari UE karena adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan ini terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Rumania pada sistem kehakiman negara tersebut.
UE menangguhkan hak suara Rumania dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Rumania masih dianggap sebagai anggota UE.
10. Bulgaria
Bulgaria merupakan negara anggota UE sejak tahun 2007. Namun, pada tahun 2020, Bulgaria mendapat sanksi dari UE karena adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang meluas di negara tersebut.
UE menangguhkan hak suara Bulgaria dalam pengambilan keputusan UE, tetapi Bulgaria masih dianggap sebagai anggota UE.
Kesimpulan
Negara-negara yang ditangguhkan keanggotaannya dalam UE dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, politik, hak asasi manusia, dan korupsi. Namun, meskipun ditangguhkan keanggotaannya, negara-negara tersebut masih dianggap sebagai anggota UE dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi dan memulihkan hak-hak keanggotaannya dalam UE.
