Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu nilai penting dari Pancasila adalah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, demokrasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Mengapa hal ini terjadi?
Pembatasan Kebebasan Pers dan Media
Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dan media sangat dibatasi. Hal ini terlihat dari banyaknya media yang dibredel dan wartawan yang diintimidasi. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik, tetapi pada kenyataannya hal ini merugikan demokrasi yang diinginkan oleh rakyat.
Pembatasan Kebebasan Berorganisasi
Selain kebebasan pers, kebebasan berorganisasi juga dibatasi pada masa Orde Baru. Pemerintah hanya mengakui organisasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dibubarkan atau diintimidasi. Pembatasan ini juga merugikan demokrasi, karena rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya melalui organisasi yang mereka bentuk.
Pemerintah Tidak Transparan
Pemerintah pada masa Orde Baru tidak transparan dalam melaksanakan kebijakan. Banyak kebijakan yang diambil tanpa keterbukaan informasi kepada rakyat. Hal ini membuat rakyat tidak bisa mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam pemerintahan sangat penting untuk membangun demokrasi yang sehat.
Pemilihan Umum Tidak Bebas dan Adil
Pemilihan umum pada masa Orde Baru tidak bebas dan adil. Partai politik yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dibredel atau dilarang. Selain itu, praktik kecurangan dalam pemilihan umum juga tidak bisa dihindari. Hal ini membuat hasil pemilihan umum tidak mencerminkan kehendak rakyat.
Kekuasaan Tidak Berada di Tangan Rakyat
Pada masa Orde Baru, kekuasaan tidak berada di tangan rakyat. Kekuasaan terpusat pada pemerintah dan elite politik yang merangkap sebagai pengusaha. Hal ini membuat rakyat tidak memiliki akses untuk memperjuangkan haknya. Kekuasaan yang tidak berada di tangan rakyat juga membuat pemerintah tidak akuntabel.
Kesimpulan
Demokrasi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Pembatasan kebebasan pers dan media, kebebasan berorganisasi, serta pemilihan umum yang tidak bebas dan adil menjadi penyebab utama demokrasi yang tidak sehat pada masa itu. Selain itu, pemerintah yang tidak transparan dan kekuasaan yang tidak berada di tangan rakyat juga membuat demokrasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperjuangkan kebebasan pers, organisasi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah agar demokrasi yang sehat dapat terwujud di Indonesia.
