Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak atas kebebasan, hak atas pengakuan sebagai pribadi yang memiliki martabat yang sama, hak atas perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan.
Jaminan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diakui oleh negara sebagai hak yang universal, tak terpisahkan, dan tak dapat dicabut.
Peran Hukum Tata Negara dalam Jaminan Hak Asasi Manusia
Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara, hukum tata negara memainkan peran penting dalam memberikan jaminan hak asasi manusia.
Jaminan hak asasi manusia dalam hukum tata negara diatur dalam Pasal 28I-28J UUD 1945. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
Penerapan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara
Penerapan jaminan hak asasi manusia dalam hukum tata negara dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
- Pengaturan dalam UUD 1945
- Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait
- Penerapan melalui putusan pengadilan
- Penerapan melalui kebijakan pemerintah
Contoh Penerapan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara
Contoh penerapan jaminan hak asasi manusia dalam hukum tata negara adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pembatasan Hak untuk Berserikat dan Berkumpul secara Damai. Putusan tersebut memutuskan bahwa pembatasan hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan tidak boleh merugikan hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
Kesimpulan
Jaminan hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia dan diakui oleh negara sebagai hak yang universal, tak terpisahkan, dan tak dapat dicabut. Hukum tata negara memainkan peran penting dalam memberikan jaminan hak asasi manusia dengan mengatur dan menyelenggarakan negara. Penerapan jaminan hak asasi manusia dalam hukum tata negara dilakukan melalui beberapa cara, antara lain pengaturan dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah.
