Pembebasan tanah adalah proses yang paling penting dalam pembangunan infrastruktur. Pembebasan tanah seringkali menjadi kendala dalam proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas mengenai tata cara pembebasan tanah.
Undang-Undang Pokok Agraria
Dasar hukum pembebasan tanah terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tanah sebagai bagian dari wilayah negara yang berada di atas permukaan bumi, termasuk dalam lingkup hukum agraria.
Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur mengenai tata cara pembebasan tanah. Pasal 33 menyebutkan bahwa penguasaan tanah untuk kepentingan negara dan masyarakat dilakukan dengan cara pembebasan tanah yang adil dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi dasar hukum lebih lanjut mengenai pembebasan tanah. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan memberikan jaminan hak-hak bagi pemilik tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 juga mengatur mengenai prosedur pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara melalui proses musyawarah antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka dilakukan proses ekspropriasasi atau pemaksaan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau Kepentingan Sosial menjadi dasar hukum selanjutnya mengenai pembebasan tanah. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial.
Peraturan ini juga mengatur mengenai prosedur pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara melalui proses musyawarah antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah. Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka dilakukan proses ekspropriasasi atau pemaksaan.
Conclusion
Dasar hukum tata cara pembebasan tanah sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2016 menjadi dasar hukum mengenai pembebasan tanah. Pembebasan tanah harus dilakukan dengan cara yang adil dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
