Indonesia memiliki beragam hukum yang mengatur tentang jual beli tanah. Ada tiga hukum yang umum dikenal yaitu hukum adat, hukum perdata barat, dan UU Peraturan Pokok Agraria (UUPA). Setiap hukum memiliki aturan yang berbeda dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Berikut adalah penjelasan tentang cara jual beli tanah menurut hukum adat, hukum perdata barat, dan UUPA.
Hukum Adat
Hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat adat. Di Indonesia, setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda. Dalam melakukan jual beli tanah menurut hukum adat, pihak yang menjual tanah harus mendapatkan persetujuan dari pemuka adat dan seluruh anggota masyarakat adat yang terkait. Setelah itu, pihak pembeli harus membayar sejumlah uang atau memberikan sejumlah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Namun, dalam hukum adat, kepemilikan tanah tidak dapat dipindahtangankan secara bebas. Tanah hanya dapat dipinjamkan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian tanah dan mencegah terjadinya spekulasi tanah yang dapat merugikan masyarakat adat.
Hukum Perdata Barat
Hukum perdata barat adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang berasal dari Belanda. Dalam melakukan jual beli tanah menurut hukum perdata barat, pihak yang menjual tanah harus memiliki sertifikat hak milik yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak pembeli harus membayar sejumlah uang atau memberikan sejumlah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Setelah itu, pihak pembeli harus melakukan proses pengalihan hak atas tanah ke namanya dengan mengurus proses balik nama sertifikat di kantor BPN. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya tertentu sehingga pihak pembeli harus memperhitungkan biaya tersebut dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
UU Peraturan Pokok Agraria (UUPA)
UU Peraturan Pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia. Dalam melakukan jual beli tanah menurut UUPA, pihak yang menjual tanah harus memiliki sertifikat hak milik yang sah dan terdaftar di BPN. Pihak pembeli harus membayar sejumlah uang atau memberikan sejumlah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Setelah itu, pihak pembeli harus melakukan proses pengalihan hak atas tanah ke namanya dengan mengurus proses balik nama sertifikat di kantor BPN. Namun, dalam UUPA juga diatur tentang hak-hak masyarakat adat yang memiliki tanah di wilayah tertentu. Masyarakat adat memiliki hak kepemilikan tanah yang diakui negara dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari masyarakat adat yang bersangkutan.
Kesimpulan
Secara umum, cara jual beli tanah menurut hukum adat, hukum perdata barat, dan UUPA memiliki persyaratan yang berbeda. Dalam melakukan transaksi jual beli tanah, pihak yang menjual tanah harus memiliki sertifikat hak milik yang sah dan terdaftar di BPN. Pihak pembeli harus membayar sejumlah uang atau memberikan sejumlah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Dalam hukum adat, kepemilikan tanah tidak dapat dipindahtangankan secara bebas dan harus mendapatkan persetujuan dari pemuka adat dan seluruh anggota masyarakat adat yang terkait. Sedangkan dalam hukum perdata barat dan UUPA, proses pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dengan mengurus proses balik nama sertifikat di kantor BPN.
